Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (Kompas-NTB) menyuarakan kekecewaan terhadap lambannya penanganan dugaan kasus korupsi penerimaan insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang ditangan oleh Kejaksaan Negeri Praya.
Menurut Kordinator Kompas-NTB, Saddam Husen, hingga saat ini belum ada satu pun pihak yang terlibat dalam dugaan kasus tersebut yang ditetapkan sebagai tersangka, meskipun kasus ini sudah cukup lama berada dalam proses penyelidikan.
Kejaksaan memang pernah menyampaikan adanya calon tersangka melalui media online dan cetak, tapi hingga hari ini, belum ada kejelasan penetapan tersangka, ini membuat publik bertanya-tanya soal keseriusan penanganan kasus ini," Tegas Saddam Husen.
Kompas NTB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Negeri Praya. Sekaligus mendesak agar proses hukum segera dituntaskan.
Kami tidak ingin hukum hanya digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat kecil. Hukum harus hadir sebagai instrumen keadilan, bukan alat kekuasaan. Kasus ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, dan kami harap penegakan hukumnya dilakukan secara adil dan transparan, "Lanjut Saddam.
Sebagai bentuk keseriusan dan mementum hari kemerdekaan Indonesia 1945, Kompas-NTB akan segera mengirimkan surat resmi dan mengelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Praya dan tujuannya adalah untuk memberikan dukungan moral sekaligus mendesak agar proses hukum segera menghasilkan penentapkan tersangka.
Jangan sampai aparat penegak hukum hanya tegas terhadap kasus-kasus kecil, namun lemah menghadapi kasus besar seperti ini, ini moment bagi kejaksaan untuk menunjukan komitmennya dalam melawan korupsi di Negara Republik Indonesia," tutup Saddam.
(LEM SDSS)
0 Komentar