Oneplus.web.id - BOJONEGORO –minggu - 23 - November -2025 - Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang selama ini digencarkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai langkah strategis memperkuat infrastruktur jalan dan jembatan, kembali menuai sorotan. Alih-alih menjadi solusi, program tersebut justru menyisakan kekecewaan mendalam bagi warga Desa Mori, Kecamatan Trucuk, yang merasa terabaikan dalam pemenuhan fasilitas dasar.
Jalan alternatif yang disediakan Pemerintah Desa (Pemdes) Mori sebagai akses sementara bagi warga kini menjadi sumber keresahan. Kondisinya yang becek, licin, dan berlubang membuat aktivitas masyarakat terganggu. Tidak sedikit pengendara yang terjatuh saat melintasinya, mulai dari pelajar hingga pekerja yang setiap hari bergantung pada jalur tersebut.
Seorang warga yang menyebut dirinya Karso (nama samaran) menceritakan pengalaman pahit sang anak yang jatuh saat hendak berangkat sekolah. “Pihak desa tidak ada perhatian sama sekali untuk memperbaikinya,” keluhnya dengan nada kecewa, Jumat (21/11/2025).
Di tengah keresahan warga terkait kondisi jalan, muncul pula dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek rigid beton yang menjadi bagian dari program BKKD. Salah satu temuan mencolok adalah pengurangan volume tulangan besi stros yang dinilai tidak sesuai standar.
Seorang warga lain, yang enggan menyebutkan identitasnya, mengaku telah mengukur panjang tulangan besi tersebut. “Panjangnya hanya sekitar 90 cm. Di tempat lain, saya lihat strosnya 130–150 cm, dengan ketebalan beskos dan pedel sekitar 10–15 cm,” ungkapnya. Temuan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam proyek tersebut.
Lebih mengecewakan lagi, kabar bahwa Camat Trucuk akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ternyata tidak pernah terbukti. Publik mulai menaruh kecurigaan bahwa ada “main mata” antara pihak kecamatan dan Pemdes Mori yang berujung pada tumpulnya pengawasan.
Warga Bojonegoro mendesak Inspektorat Kabupaten untuk turun tangan mengaudit proyek tersebut secara menyeluruh. Mereka tidak ingin dana rakyat hanya menjadi “bancakan” pihak-pihak tertentu yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Pemkab Bojonegoro diminta segera mengambil sikap tegas untuk mengembalikan esensi program BKKD sebagai instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat—bukan menjadi ruang transaksi bagi segelintir oknum yang mengabaikan kesejahteraan warga.
Sementara itu, upaya awak media untuk mengonfirmasi Kepala Desa Mori mengenai berbagai temuan dan keluhan yang beredar luas di masyarakat tidak membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan tanggapan, baik secara lisan maupun tertulis.
---
Sumber: Tim
Editor: Redaksi Oneplus Web ID
0 Komentar