OnePlusWeb.id –19 November 2025 Isu mengenai rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan salah satu jalan desa menuai perhatian publik. Tokoh Jawa Barat sekaligus mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, turut memberikan tanggapan dan meminta pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan warga.
Rencana pengambilalihan jalan desa disebut berkaitan dengan program penataan jalur strategis di beberapa wilayah. Jika resmi berlaku, status jalan desa tersebut akan berubah menjadi jalan provinsi sehingga kewenangannya berpindah dari pemerintah desa atau kabupaten ke Pemprov Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah tersebut harus didasari kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan administrasi.
“Silakan saja kalau Pemprov mau ambil alih, tapi jangan sampai warga dirugikan. Sosialisasikan dengan benar, jelaskan manfaatnya, dan pastikan hak-hak masyarakat tetap terjaga,” ujar Dedi saat dimintai keterangan, Rabu (…).
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan perangkat desa dan warga sebelum keputusan final ditetapkan. Menurutnya, perubahan status jalan akan berdampak pada mobilitas, aktivitas ekonomi, hingga penataan lingkungan desa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemprov Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi mengenai isu tersebut. Namun sejumlah pejabat internal menyebut bahwa kajian teknis masih berlangsung.
Warga desa yang terdampak berharap pemerintah memberi penjelasan terbuka. Mereka tidak menolak perbaikan maupun peningkatan status jalan, namun meminta agar prosesnya tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal.
“Kami hanya ingin dijelaskan. Kalau ini untuk kebaikan desa, tentu kami mendukung,” kata salah satu warga.
Perkembangan terkait rencana pemprov tersebut masih dinantikan publik, terutama menyangkut dampaknya terhadap pembangunan dan akses masyarakat di tingkat desa.
Reina
0 Komentar