OnePlusWeb —Jakarta 25 November 2925 Anggota DPR RI Titiek Soeharto menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai, komoditas utama yang menjadi bahan baku tahu dan tempe. Kritik tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di kompleks DPR,
Menurut Titiek, kebutuhan kedelai nasional mencapai hampir 3 juta ton per tahun, tetapi produksi dalam negeri masih jauh dari angka tersebut. Indonesia harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton kedelai dari luar negeri untuk memenuhi konsumsi nasional.
“Kita ini bangsa pemakan tahu tempe. Mestinya kedelai menjadi prioritas. Tapi hampir seluruh bahan bakunya kita impor,” ujar Titiek.
Tingginya angka impor dianggap menyedot anggaran besar dan membuat Indonesia rentan terhadap kenaikan harga global. Selain itu, industri tahu dan tempe yang mengandalkan pasokan stabil dianggap sangat terpengaruh bila terjadi gejolak pasar dunia.
Titiek menilai, jika impor kedelai dikonversikan ke nilai rupiah, angkanya mencapai triliunan rupiah per tahun. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak ideal bagi negara dengan konsumsi tempe dan tahu setinggi Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Titiek mendorong pemerintah untuk:
- Meningkatkan program swasembada kedelai,
- Menghidupkan kembali program komoditas strategis seperti PAJALE (padi, jagung, kedelai),
- Memperkuat riset benih kedelai unggul,
- Memberikan insentif nyata agar petani kembali menanam kedelai
Hingga kini, produksi kedelai lokal hanya berada di kisaran 300–400 ribu ton per tahun. Rendahnya minat petani, persaingan dengan komoditas lain yang lebih menguntungkan, hingga kurangnya dukungan teknologi menjadi penyebab utama lemahnya produksi nasional
Kementerian Pertanian sebelumnya menyampaikan bahwa program perluasan tanam kedelai dapat dilakukan, namun pelaksanaannya harus menunggu kesiapan anggaran dan dukungan lintas kementerian.
Pernyataan Titiek Soeharto kembali mengangkat isu lama: Indonesia sangat bergantung pada kedelai impor, padahal tahu dan tempe menjadi makanan pokok masyarakat. Dorongan DPR kini menempatkan tekanan baru pada pemerintah untuk mempercepat langkah menuju kemandirian kedelai dan mengurangi beban impor jangka panjang.
Reina
0 Komentar