OnePlusWeb web.id ,4 Jakarta 2025 . Pemerintah menegaskan bahwa dalam era percepatan digital dan tantangan global yang semakin kompleks, pemerintahan modern tidak dapat lagi bekerja secara tunggal. Reformasi birokrasi kini diarahkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga komunitas masyarakat sipil.
Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam forum transformasi layanan publik di Jakarta, yang menyoroti urgensi modernisasi tata kelola layanan dan peningkatan kinerja aparatur.
“Pemerintahan modern itu bukan lagi bekerja sendiri-sendiri. Tantangan hari ini terlalu luas, kompetitif, dan cepat berubah. Keberhasilan pembangunan membutuhkan kerja sama lintas sektor yang terintegrasi,” tegas pejabat tersebut.
Birokrasi 4.0: Mengubah Cara Kerja dan Cara Melayani
Transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi birokrasi Indonesia. Pemerintah menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital, integrasi data, dan penerapan layanan publik berbasis teknologi adalah fondasi untuk mempercepat efisiensi dan transparansi.
Namun demikian, pemerintah menilai bahwa digitalisasi saja tidak cukup. Dibutuhkan perubahan pola pikir, pola kerja, serta pola interaksi antarinstansi dan antarwilayah.
“Di era Birokrasi 4.0, kerja kolaboratif adalah standar baru. Bukan hanya antarinstansi pemerintah, tetapi juga dengan sektor swasta, akademisi, industri kreatif, hingga kelompok komunitas. Semua harus bergerak bersama,” ujarnya.
Sektor Swasta dan Akademisi Dilibatkan dalam Inovasi Layanan Publik
Dalam beberapa program prioritas pemerintah, keterlibatan sektor swasta dan lembaga pendidikan tinggi terbukti dapat mempercepat inovasi layanan.
- Startup teknologi membantu pemerintah merancang aplikasi layanan publik yang lebih mudah diakses.
- Perguruan tinggi memberikan dukungan riset serta pelatihan SDM ASN.
- Media dan komunitas digital menjadi mitra untuk memperluas literasi layanan publik ke masyarakat.
Model “quadruple helix collaboration” ini dinilai mampu menjawab keluhan masyarakat terkait birokrasi lambat, layanan tidak terintegrasi, dan kurangnya kepastian dalam proses administrasi.
Kinerja Pemerintah Daerah Menjadi Sorotan
Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan kolaboratif. Banyak daerah yang sudah sukses menerapkan inovasi layanan — seperti integrasi data kependudukan, sistem pembayaran pajak online, hingga layanan kesehatan digital — namun masih terdapat sejumlah daerah yang tertinggal dalam implementasinya.
Pemerintah pusat menilai bahwa kesenjangan inovasi ini sering terjadi karena kurangnya koordinasi, minimnya sumber daya, serta terbatasnya jaringan kerja sama dengan sektor non-pemerintah.
“Jika daerah bergerak bersama ekosistemnya, maka problem publik akan jauh lebih cepat diselesaikan,” jelas narasumber dari PANRB.
Reformasi Birokrasi Tematik: Fokus pada Dampak, Bukan Dokumen
Salah satu arah reformasi saat ini adalah reformasi birokrasi tematik, yaitu model birokrasi yang berfokus pada dampak nyata, bukan tumpukan dokumen atau administrasi prosedural.
Program prioritas pemerintah yang masuk dalam reformasi tematik meliputi:
- Penanggulangan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan investasi
- Digitalisasi pelayanan dasar
- Efisiensi belanja negara dan daerah
Semua program tersebut menuntut kolaborasi lintas sektor. Pemerintah menekankan bahwa tidak ada kementerian atau pemerintah daerah yang bisa menjalankan program besar sendirian.
Kolaborasi untuk Visi Indonesia Emas 2045
Sebagai penutup, pemerintah menegaskan bahwa kolaborasi bukan sekadar strategi tambahan, tetapi menjadi kebutuhan utama dalam membangun Indonesia yang maju, kompetitif, dan inklusif.
“Kalau semua bekerja di sektornya masing-masing tanpa konektivitas, kita tidak akan sampai pada visi Indonesia Emas 2045. Pemerintahan modern harus bersinergi, bukan berjalan sendiri,” tegas pejabat PANRB.
Dengan tekanan kuat pada kolaborasi, integrasi data nasional, serta percepatan digitalisasi, pemerintah optimistis bahwa kualitas layanan publik Indonesia akan terus meningkat dan menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang.
Reina
0 Komentar