Jakarta – Oneplus.web.id minggu-29-Juni-2025|Aktivis Muda Nasional Muhammad Fithrat Irfan angkat bicara terkait dinamika terkini di tubuh lembaga negara, termasuk pergantian Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan mutasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Irfan menduga pergantian tersebut tidak lepas dari isu suap yang melibatkan 95 anggota DPD RI.
> “Itu sudah bisa ditebak. Kapolri Listyo Sigit harus banyak mendengar. Hukum Republik Indonesia mau dibawa ke mana?” ujar Irfan dalam pernyataannya, Sabtu (29/6).
Lebih lanjut, ia menyindir pernyataan Kapolri yang meminta agar masyarakat tak segan mengkritik kinerja institusi kepolisian.
> “Kapolri minta dikritik rakyat. Ya udah kita kritik ya. Kalau pedas kritiknya, jangan lupa dikasih garam biar gurih dan minum es teh manis untuk mengurangi rasa pedasnya,” sindirnya.
Irfan juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum elite dalam skandal suap tersebut, termasuk pimpinan DPD RI dan seorang anak menteri yang kini menjabat Wakil Ketua MPR.
> “Mungkin ada yang mau cuci tangan di sana dari perbuatannya. Ada banyak oknum yang terlibat merusak demokrasi,” kata Irfan.
Ia menegaskan bahwa ketimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan aparat penegak hukum telah meresahkan masyarakat. Dari aparat kepolisian berpangkat jenderal hingga perwira, dari jaksa wilayah hingga jaksa agung, bahkan hakim pun tak luput dari sorotannya.
> “Banyak pelanggaran dari penegak hukum yang saat ini beritanya tidak berhenti, mulai dari media nasional, media lokal, sampai media sosial. Seharusnya Kapolri Listyo Sigit harus banyak mendengar dan membuka mata selebar-lebarnya,” tegasnya.
Menurut Irfan, krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum harus segera diatasi. Ia mempertanyakan kepada siapa lagi rakyat harus berharap untuk mendapatkan perlindungan jika aparat justru menjadi sumber masalah.
> “Kami rakyat membayar pajak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari aparatur negara. Bukan malah sebaliknya,” ucapnya.
Irfan juga menyerukan perlunya perbaikan besar-besaran di institusi Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik.
> “Runtutan peristiwa dari Sabang sampai Merauke adalah realitas
0 Komentar