Jawa Barat, OnePlus.web.id — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah rentetan kasus dugaan keracunan massal melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat. Dalam dua pekan terakhir, lebih dari 1.700 pelajar di berbagai kabupaten/kota dilaporkan mengalami gejala mual, pusing, muntah, hingga diare usai menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah.
Rentetan Kasus di Berbagai Daerah
Insiden terbaru tercatat di Bandung Barat, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Ciamis.
Di Kabupaten Bandung Barat, sedikitnya 63 siswa SMK di Kecamatan Cipongkor mengalami gejala keracunan setelah makan nasi ayam dan capcay yang disediakan program MBG. Sebanyak 14 siswa dirujuk ke rumah sakit karena gejala berat seperti muntah dan sesak napas.
Sementara di Tasikmalaya, puluhan siswa SMKN Cipatujah mengeluhkan sakit perut dan diare usai menyantap menu nasi ayam tahu dan jeruk. Kasus serupa juga menimpa siswa MI Attarbiyah di Pangandaran serta beberapa sekolah dasar di Ciamis.
“Kami telah menetapkan kasus Bandung Barat sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemeriksaan laboratorium sedang dilakukan untuk memastikan penyebab pastinya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, dr. Dedi Kusnadi, Kamis (9/10/2025).
Hasil Sementara Investigasi: Bakteri dan Nitrit Tinggi
Tim laboratorium kesehatan Jawa Barat menemukan kontaminasi bakteri Salmonella, E. coli, dan kadar nitrit di atas ambang batas pada beberapa sampel makanan MBG. Faktor utama diduga berasal dari proses masak dan penyimpanan yang tidak memenuhi standar suhu dan kebersihan.
“Ada dapur yang memasak sejak dini hari, sementara distribusi ke sekolah9 bisa memakan waktu hingga 6 jam. Akibatnya makanan tidak lagi steril,” ungkap perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, sejumlah dapur MBG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat wajib operasional.
Progres dan Evaluasi Dapur MBG
Pemerintah Jawa Barat menargetkan 4.670 dapur MBG beroperasi pada Oktober 2025. Namun hingga awal Oktober, baru sekitar 1.061 dapur yang benar-benar aktif dan memenuhi standar kebersihan.
Sebagian besar dapur dibangun dengan konsep Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang melibatkan UMKM lokal untuk penyediaan bahan pangan.
“Kami akan memperketat pengawasan, memperbaiki tata waktu masak, dan memastikan setiap dapur memiliki sertifikat higienitas,” tegas Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dalam rapat koordinasi MBG di Bandung.
Respons dari KPAI dan BPOM
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah agar memperhatikan aspek keselamatan anak sebagai prioritas utama program MBG.
Sementara BPOM menolak usulan penghentian program dan memilih memperbaiki sistem pengawasan bahan pangan serta pelatihan pengelola dapur.
“Program MBG sangat baik bagi gizi anak Indonesia, tapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti.
(R70)
0 Komentar