OnePlusWeb —Salatiga 15 November 2025. Pemerintah Kota Salatiga mulai memetakan arah kebijakan fiskal tahun 2026 dan menyampaikan bahwa kemampuan keuangan daerah diperkirakan semakin terbatas. Kondisi ini memaksa pemerintah kota menata ulang prioritas pembangunan dan memastikan belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor yang benar-benar mendukung layanan dasar publik.
Belanja Wajib Membengkak, Ruang Fiskal Menyempit
Dalam forum pembahasan awal KUA-PPAS 2026, Pemkot mengungkap bahwa tekanan terbesar muncul dari belanja wajib yang porsinya meningkat setiap tahun. Komponen belanja pegawai, pemeliharaan rutin, serta penyesuaian regulasi nasional yang harus diikuti daerah, membuat ruang gerak fiskal semakin terbatas.
Menurut pejabat Pemkot, kondisi ini bukan hanya dialami Salatiga, tetapi hampir semua daerah di Indonesia yang sangat bergantung pada transfer pusat.
“Belanja wajib menyita sebagian besar anggaran. Karena itu, ruang fiskal untuk program baru atau perluasan pembangunan menjadi lebih kecil. Kami harus mengelola prioritas secara ketat agar pelayanan publik tetap optimal,” ujarnya.
Layanan Dasar Menjadi Prioritas Utama
Menghadapi keterbatasan tersebut, Pemkot menetapkan tiga sektor utama yang tidak boleh terganggu pada 2026:
- Pendidikan — menjaga kualitas sekolah, kebutuhan operasional, serta mendukung program wajib belajar.
- Kesehatan — memastikan layanan puskesmas berjalan maksimal serta mendukung penanganan kesehatan masyarakat.
- Infrastruktur dasar — seperti air bersih, perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas publik yang langsung digunakan warga.
Pemkot menegaskan bahwa program-program di luar layanan dasar akan melalui tahap seleksi ketat. Beberapa kegiatan non-esensial berpotensi ditunda atau disesuaikan agar tidak membebani anggaran.
Efisiensi dan Strategi Penguatan Pendapatan
Selain penyusunan prioritas, sejumlah langkah efisiensi mulai disiapkan. Pemkot melihat peluang penataan ulang pada belanja operasional dinas, peningkatan digitalisasi pelayanan, hingga optimalisasi pemeliharaan aset agar tidak membengkak pada pos belanja modal di tahun berikutnya.
Sementara untuk pendapatan, Pemkot tengah merancang sejumlah upaya:
- Optimalisasi pajak daerah, terutama yang berasal dari sektor jasa, perdagangan, dan properti.
- Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sistem pelayanan yang lebih mudah dan transparan.
- Pemanfaatan aset daerah menjadi sumber pendapatan baru melalui kerja sama pemanfaatan atau sewa.
- Kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung investasi yang dapat memperkuat perputaran ekonomi.
Keterbatasan Bukan Penghalang Pembangunan
Pemkot menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak berarti pembangunan berhenti. Justru keadaan ini mendorong pemerintah daerah lebih selektif dan lebih berhati-hati dalam memilih program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat
.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki nilai manfaat. Tahun 2026 akan menjadi fase konsolidasi, bagaimana menjaga stabilitas fiskal sambil tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar pejabat tersebut.
Tahapan Pembahasan Masih Berlanjut
Pembahasan anggaran 2026 diperkirakan berlangsung beberapa bulan ke depan sebelum disahkan menjadi dokumen resmi. Pemkot juga membuka ruang dialog dengan DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat untuk memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan kebutuhan warga Salatiga.
Reina
0 Komentar