OnePlus web. Id Bandung 5 Desember 2025 Pemerintah Kota Bandung (Pemkot Bandung) makin menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, responsif, dan berbasis data. Langkah ini dikonfirmasi dalam acara penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025 (LPPD 2025) pada 1 Desember 2025 lalu
- Menurut Sekretaris Daerah Bandung, Iskandar Zulkarnain, pendampingan dan asistensi dari Kementerian Dalam Negeri menjadi fondasi penting untuk memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pemerintahan.
- Pemkot Bandung juga terus mendorong transformasi digital — misalnya lewat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari upaya memodernisasi administrasi dan layanan publik.
- Untuk mendukung transparansi dan kemudahan akses informasi, Pemkot juga mengembangkan digitalisasi layanan publik dan keterbukaan informasi — upaya ini selaras dengan prinsip pemerintahan berbasis data.
Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot Bandung, sejumlah indikator makro menunjukkan perbaikan nyata:
| Indikator / Ukuran | Kondisi / Capaian Terbaru |
|---|---|
| Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) | Meningkat menjadi 4,26 — tertinggi di Jawa Barat pada 2024 |
| Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Mencapai 100% pada hampir seluruh urusan pemerintahan publik |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Turun dari 11,46% ke 7,40% |
| Ketimpangan & Kemiskinan | Gini rasio dan angka kemiskinan tercatat mengalami penurunan signifikan |
Selain itu, capaian pada misi smart city dan layanan digital semakin nyata, sejalan dengan predikat tinggi yang pernah diraih oleh Pemkot dalam penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
Pemkot Bandung menyadari bahwa sebagai kota besar, banyak tantangan yang harus dihadapi — seperti kemacetan, keterbatasan ruang, kebutuhan layanan publik yang tinggi, penanganan bencana (banjir), serta stabilitas sosial.
Karenanya, Pemkot memastikan bahwa data valid, transparan, dan terintegrasi menjadi basis utama dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program. LPPD diharapkan menjadi “barometer transparansi” dan bukti nyata bahwa pemerintah kota bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
Dengan pendekatan berbasis data dan digitalisasi administrasi yang terus diperkuat, Pemkot Bandung menunjukkan bahwa modernisasi tata kelola pemerintahan bukan hanya slogan — melainkan praktik nyata yang mengarah ke peningkatan kualitas hidup warga, pelayanan publik, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Indikator-indikator positif menunjukkan bahwa arah kebijakan ini membuahkan hasil.
0 Komentar